Fenomena ini terjadi menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, ketika sejumlah masyarakat mengibarkan bendera bajak laut Topi Jerami berdampingan dengan bendera Merah Putih. Aksi tersebut memicu perdebatan publik dan menuai komentar dari sejumlah pejabat.
Salah satu yang bersuara adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.
“Kami menerima laporan dari lembaga intelijen dan keamanan bahwa ada indikasi upaya memecah belah persatuan nasional,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/7/2025).
“Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan hal-hal semacam ini,” lanjutnya, dikutip dari siaran Kompas TV.
Fenomena unik ini bahkan diulas oleh media hiburan Kanada, Screen Rant, dalam artikel yang terbit pada Jumat (1/8/2025). Mereka menyebut pengibaran bendera Jolly Roger sebagai salah satu kontroversi paling aneh yang pernah terjadi terkait bendera bajak laut dalam dunia nyata.
Screen Rant mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik aksi ini, namun mereka menilai bahwa pengibaran bendera One Piece bisa jadi mencerminkan bentuk protes sosial. Media tersebut juga mengaitkannya dengan sorotan Human Rights Watch terhadap Indonesia pada 2023, khususnya terkait isu kebebasan berpendapat, beragama, dan orientasi seksual.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan internasional karena dugaan pelanggaran kebebasan sipil,” tulis Screen Rant, mengutip laporan HRW 2023.
Dalam artikel itu, mereka juga menyoroti bahwa karakter utama One Piece, Monkey D. Luffy, bukan hanya melawan bajak laut lain, tetapi juga berjuang melawan Pemerintah Dunia—sebuah kekuatan otoriter yang tak segan membungkam perbedaan pendapat.
“Serial One Piece mengangkat tema tentang perlawanan terhadap sistem yang menindas. Tak heran jika banyak orang yang merasa terpinggirkan menjadikan Topi Jerami sebagai simbol revolusi,” tambah mereka.
Meskipun pernyataan Dasco terkesan sebagai peringatan, Screen Rant mencatat bahwa belum ada tindakan hukum atau proses penuntutan terhadap siapa pun yang mengibarkan bendera tersebut.
Namun demikian, kehebohan ini membuktikan betapa besar dampak budaya pop seperti One Piece terhadap masyarakat, bahkan hingga ke ranah politik dan isu hak asasi manusia.