Bogor, Liputan Jurnalis.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang dihadiri unsur Muspika, kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, serta perwakilan warga tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Berbagai usulan dan keluhan disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga persoalan bantuan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Dapil III dari Fraksi PKB, Edwin Sumarga, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Cigombong mencapai sekitar Rp52 miliar. Menurutnya, secara logika, pendapatan yang bersumber dari pajak tersebut seharusnya kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Cigombong.
“Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Melalui reses ini, kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” ujar Edwin dalam sambutannya.
Dalam sesi dialog, sejumlah aspirasi dominan disampaikan peserta. Ketua KNPI Kecamatan Cigombong, Akbar, menekankan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi kalangan pemuda.
“Jangan hanya infrastruktur yang dibahas. Peningkatan SDM untuk para pemuda juga harus diperhatikan agar generasi muda tidak tersisihkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Cigombong, Wawan Gunawan, menyampaikan aspirasi terkait nasib guru honorer yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari para anggota dewan. Ia juga menyinggung persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjadi perhatian di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Heri Aristandi, menjelaskan bahwa terkait Program MBG diperlukan koordinasi dengan koordinator kecamatan SPPI agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kendala teknis di lapangan.
“Kita harus membuat kesepakatan dan koordinasi yang baik agar tidak terjadi permasalahan. Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), itu terkoordinasi dalam semua program. Jika berbicara indeks, maka kita masuk ke seluruh program pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tujuan program MBG sebagaimana visi Presiden Prabowo adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, dengan melibatkan para pemasok dari koperasi dan pelaku usaha lokal agar roda ekonomi di tingkat bawah dapat berjalan.
Terkait guru honorer, Heri menambahkan bahwa pada tahun ini telah ada regulasi mengenai ASN yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi tenaga honorer, termasuk guru.
Warga Cigombong berharap hasil reses tersebut tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan dapat direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan nyata yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Dialog interaktif antara warga dan anggota dewan menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi serta mencari solusi atas berbagai persoalan di wilayah Kecamatan Cigombong.
( R.Kartolo )
