Melalui kegiatan ini, Samsul Hidayat memastikan seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa.
Kegiatan pengawasan tersebut dihadiri aparatur desa, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Desa Cigombong. Suasana berlangsung dialogis, di mana warga secara aktif menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dirasakan.
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari aturan serta tetap berpihak kepada rakyat.
“Saya sengaja hadir langsung ke Balai Desa Cigombong untuk mendengar suara masyarakat secara langsung dan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai regulasi,” tegas Samsul Hidayat.
Pada sesi dialog, warga mengangkat sejumlah persoalan krusial, di antaranya dampak lingkungan perusahaan Aqua (AMDAL), keberadaan tower BTS, serta pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal. Selain itu, warga juga mempertanyakan belum terealisasinya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Samsul Hidayat berkomitmen membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi konkret.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik dan masukan, karena partisipasi publik menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, dan masyarakat Desa Cigombong, sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
