BOGOR, LiputanJurnalis.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, kini menuai sorotan di Kabupaten Bogor. Salah satu dapur MBG yang beroperasi di Kampung Baru, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, diduga tidak sepenuhnya menjalankan prinsip transparansi, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah.
Sorotan tersebut mencuat setelah tim awak media melakukan penelusuran langsung ke SMAN 1 Cigombong pada Jumat (6/2/2026), bertepatan dengan proses pendistribusian paket makanan MBG. Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan adanya perbedaan isi paket makanan yang diterima siswa, serta praktik pembagian paket secara dirapel untuk dua hari sekaligus dengan alasan libur sekolah.
Orang tua siswa kelas X berinisial H mengungkapkan bahwa dalam beberapa kali pendistribusian terakhir, paket makanan yang diterimanya anaknya berisi susu kotak, dua lembar keju, satu lemper, satu buras, satu jeruk, dan satu pisang. Ia juga membenarkan bahwa paket makanan pernah dibagikan sekaligus untuk dua hari, meskipun kegiatan belajar mengajar diliburkan.
Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan serius, mengingat dalam ketentuan program MBG, distribusi makanan seharusnya dilakukan secara harian dengan standar gizi yang jelas dan terukur, bukan dirapel tanpa kejelasan mekanisme serta pengawasan.
Menanggapi hal ini, Humas SMAN 1 Cigombong, Warno, mengakui pihak sekolah telah beberapa kali menyampaikan evaluasi kepada pengelola dapur MBG terkait kualitas dan kelengkapan menu. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah akan kembali memanggil pengelola dapur MBG guna melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sudah beberapa kali kami sampaikan agar menu diperbaiki. Dalam waktu dekat pengelola akan kami panggil kembali,” ujarnya.
Di lokasi terpisah, awak media mendatangi dapur MBG Watesjaya. Namun, manajemen tidak berada di tempat. Pertemuan difasilitasi oleh asisten lapangan (Aslap). Salah satu perwakilan pengelola, Ade, menyatakan bahwa sejauh ini belum ada keluhan resmi dari pihak sekolah maupun orang tua siswa. Meski demikian, ia mengaku terbuka terhadap dialog dan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program.
Ketidaksamaan isi paket makanan, pola distribusi yang tidak konsisten, serta praktik perapelan paket menimbulkan dugaan adanya pengurangan atau pengelolaan anggaran yang belum optimal. Padahal, anggaran program MBG bersumber dari dana negara dan telah dialokasikan secara khusus untuk menjamin kecukupan gizi peserta didik.
Sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan janji perbaikan ke depan. Publik mendesak adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sebelumnya, termasuk transparansi penggunaan anggaran, standar menu, serta mekanisme distribusi.
Sebagai program nasional prioritas, MBG seharusnya dijalankan secara akuntabel, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kualitas gizi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban distribusi.
Atas kondisi tersebut, publik mendesak Dinas Pendidikan, instansi pengawas program, serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan audit terhadap pengelolaan dapur MBG Watesjaya 2 di Kecamatan Cigombong. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan, kualitas paket makanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai hasil pengawasan maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Awak media menyatakan akan terus melakukan penelusuran lanjutan guna memastikan program nasional ini berjalan sesuai amanat dan kepentingan publik.
(Redaksi)
