Di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, pemerintah desa menerima dana BKK senilai Rp1 miliar untuk sejumlah kegiatan, di antaranya rabat beton, pengaspalan jalan, dan perbaikan jembatan.
Fokus perhatian warga tertuju pada perbaikan jembatan di Kampung Citugu RT 05/RW 11. Proyek dengan nilai Rp213 juta pada tahap pertama dan Rp142 juta pada tahap kedua itu kini memicu polemik. Warga menilai keputusan Kepala Desa (Kades) Tugu Jaya diambil secara sepihak.
Berdasarkan hasil rekaman dari salah satu warga Ketua RW 11, Jajat, mengaku tak pernah diajak bermusyawarah sebelum pembangunan dimulai.
“Kades hanya datang dan memberi tahu jembatan ini akan dibangun dan diborongkan. Pelaksananya pun orang Jasinga,” ujar Jajat.
Ia menambahkan, banyak warga setempat yang sebenarnya mampu mengerjakan perbaikan jembatan berukuran kecil—yang hanya dilalui sepeda motor.
“Seharusnya kades bermusyawarah lebih dulu. Kalau bisa dikerjakan warga sendiri, kenapa harus orang jauh? Kami juga ingin merasa dihargai,” tegasnya.
Minimnya pengawasan pelaksanaan anggaran bantuan kabupaten ini disinyalir memunculkan sejumlah kejanggalan. Warga pun mempertanyakan alasan di balik keputusan pemborongan proyek tersebut.
