Bogor, Liputan Jurnalis.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah libur panjang sekolah nasional yang berlangsung sejak 20–22 Desember 2025 hingga awal Januari 2026, sejumlah dapur MBG tetap menyalurkan paket makanan kepada siswa dengan mekanisme distribusi khusus selama masa libur.
Namun, menurut salah satu orang tua Murid yang Berinisial R mengeluhkan adanya dugaan ketidaksesuaian nilai paket MBG jatah empat hari yang diterima siswa SDN Kilenjong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
menurut nya perkiraan harga wajar item berdasarkan harga pasar eceran umum di Indonesia (kisaran warung/pasar, bukan minimarket mahal):
1. Empat buah jeruk
Harga per buah: Rp2.000 – Rp3.000
Perkiraan total: Rp8.000 – Rp12.000
2. Dua kotak susu UHT kecil (±125–200 ml)
Harga per kotak: Rp3.000 – Rp4.000
Perkiraan total: Rp6.000 – Rp8.000
3. Dua butir telur rebus
Harga telur + biaya rebus: Rp2.000 – Rp2.500/butir
Perkiraan total: Rp4.000 – Rp5.000
4. Empat lembar keju slice
Harga per slice: Rp1.200 – Rp1.500
Perkiraan total: Rp5.000 – Rp6.000
5. Satu bungkus kacang tanah rebus dan singkong rebus (plastik kecil)
Perkiraan harga: Rp3.000 – Rp5.000
6. Satu bungkus kue ringan (gorengan/kue basah kecil)
Perkiraan harga: Rp2.000 – Rp3.000
sehingga kalau dijumlah Rp28.000 – Rp39.000
Jika ini paket bantuan/MBG, harga di atas adalah harga eceran.
Jika dibeli grosir/dapur produksi, seharusnya bisa lebih murah 10–25%.
Dari sisi gizi: sudah ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, tapi porsinya relatif kecil untuk satu hari penuh, jelasnya saat ditemui di rumahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Dapur Lido Cigombong, Muhamad Fauzan, menjelaskan bahwa perhitungan harga MBG dilakukan berdasarkan akumulasi menu selama empat hari sesuai juknis Badan Gizi Nasional (BGN).
“Perhitungan kami mengacu pada juknis yang berlaku. Untuk satu porsi terdapat alokasi Rp15.000, Rp10.000 untuk per siswa, Rp2.000 untuk fasilitas serta Rp3.000 untuk operasional,” jelas Fauzan saat ditemui di kantor Dapur MBG.
Ia menegaskan bahwa seluruh harga telah dihitung oleh akuntan dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa, termasuk pemilihan bahan baku.
“Contohnya susu. Kami tidak menggunakan susu rasa karena tidak diperbolehkan. Susu yang kami distribusikan adalah full cream sesuai juknis BGN, dengan harga satu karton mencapai Rp133.000,” ujarnya.
Fauzan juga menekankan bahwa biaya operasional mencakup berbagai kebutuhan, seperti gaji karyawan, bahan bakar, listrik, kebersihan, pengemasan, hingga biaya distribusi yang cukup menantang karena medan yang dilalui.
“Kami berani menjamin tidak ada ketidaksesuaian, baik dari sisi angka maupun gizi. Semua dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kebijakan BGN dan Pernyataan Pejabat Negara
Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan bahwa anggaran MBG sebesar Rp10.000 per porsi masih memungkinkan untuk memasukkan menu telur dan ayam.
“Presiden Prabowo Subianto telah menghitung langsung bahwa telur dan ayam bisa masuk dalam menu MBG meskipun anggarannya Rp10.000 per porsi,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sebagaimana dilansir dari idsch.id, menegaskan akan menutup dapur SPPG yang dinilai curang atau mengambil keuntungan berlebihan dari program MBG.
Ia menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang berorientasi pada pemenuhan gizi anak, bukan sarana mencari keuntungan.
“Jika ada dapur yang tidak sesuai dengan semangat pelayanan dan justru mengambil keuntungan terlalu besar, maka harus ditutup,” tegas Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus melakukan pendalaman dan verifikasi lanjutan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan Program MBG dengan juknis yang ditetapkan pemerintah, demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
( Redaksi )
