BOGOR.liputanjurnalis.com – Ribuan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan kesejahteraan setara bagi guru madrasah seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bogor, Sofyan, menegaskan bahwa selama ini guru madrasah merasa terdiskriminasi dalam hal kesejahteraan, meskipun turut menjalankan seluruh aturan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
> “Selama ini kami merasa terdiskriminasi sebagai guru madrasah. Seharusnya kami juga mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan guru ASN, karena kami pun mengikuti seluruh aturan pemerintah, termasuk kurikulum dan kebijakan pendidikan. Namun, sampai saat ini madrasah tidak pernah diakomodir dalam hal kesejahteraan,” ujar Sofyan.
Sofyan mencontohkan bahwa dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), guru madrasah swasta tidak diakomodir karena terbentur aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 31, yang menyebutkan perekrutan guru P3K hanya dapat berasal dari lembaga pendidikan instansi pemerintah.
> “Kami di pendidikan agama, khususnya madrasah swasta, tidak mendapat ruang. Jadi kami sangat terdiskriminasi dalam hal kesejahteraan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sofyan mengungkapkan bahwa dari Kabupaten Bogor sendiri, ribuan guru madrasah telah menyatakan siap berangkat ke Jakarta.
“Organisasi kami memiliki sembilan korwil dari 40 kecamatan. Setiap korwil rata-rata menyiapkan satu bus, dan kami menargetkan bisa memberangkatkan hingga 30 bus,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, menuturkan bahwa aksi damai nasional nanti akan berfokus di kawasan Patung Kuda dan bertujuan untuk bertemu dengan pihak Istana Kepresidenan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan tuntutan revisi terhadap Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
> “Kami ingin menyampaikan bahwa regulasi yang ada saat ini sangat diskriminatif terhadap guru madrasah swasta. Kebijakan-kebijakan ASN selama ini lebih berpihak kepada lembaga negeri, Kami berharap Presiden dapat memberi tanggapan yang baik,” ungkap Tedi.
Aksi damai tersebut diprediksi akan diikuti oleh sekitar 20.000 peserta dari berbagai organisasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Para peserta menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung tertib dan damai, dengan harapan aspirasi mereka dapat segera didenga
r oleh pemerintah pusat.
