Publik menduga kegiatan ini hanyalah wisata belaka. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar foto dan video di media sosial yang menampilkan suasana santai dan yel-yel, “PGRI Kabupaten Sukabumi jalan-jalan.” Salah satu unggahan status WhatsApp bahkan memperlihatkan peserta mengenakan seragam bertuliskan “Family Gathering”.
Padahal, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 42/PK.03.04/KESRA yang secara tegas melarang satuan pendidikan menggelar studi tour atau kunjungan rekreatif.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda PGRI dan berlangsung pada hari libur. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pegawai yang ikut merupakan pengurus PGRI aktif.
Namun, penjelasan itu tak menenangkan publik. Ketua DPD Jaringan Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi-Raya, Lutfi Yahya, mengecam keras kegiatan tersebut.
“Di saat guru honorer berjuang memperbaiki nasib dan masyarakat diminta menahan diri dari kegiatan rekreatif, PGRI malah bersenang-senang. Ini mencederai semangat pengabdian guru,” tegas Lutfi.
Ia juga mengkritik kemungkinan kegiatan ini berkaitan dengan manuver politik menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus PGRI. Menurutnya, jika ada ASN yang ikut di hari kerja, maka patut diduga terjadi pelanggaran disiplin.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) ikut angkat bicara. Ia menilai PGRI seharusnya menjadi contoh dan memperjuangkan kesejahteraan guru, bukan malah mengabaikan situasi sulit yang masih dihadapi guru honorer.
“Saat para guru honorer masih berjuang mendapatkan kejelasan status, PGRI justru asyik berwisata. Ini sangat menyakitkan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sumber dana yang membiayai perjalanan tersebut. Sampai saat ini, pihak PGRI belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi saat dihubungi via WhatsApp hanya merespons singkat, “Nanti hari Selasa kita ketemu untuk menjelaskan semuanya.”
DPD JWI dan PPRI menyatakan akan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ini ke Gubernur Jawa Barat, PGRI Provinsi dan Pusat, serta ke Bupati dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Jika diperlukan, mereka juga siap membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi untuk mengungkap asal dana kegiatan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami ingin memastikan apakah dana yang digunakan benar-benar sah dan sesuai aturan,” tutup Sekjen PPRI.
(@Team PPRI & JWI. Red)
